PKS Sumedang Utara - Jakarta, Anggota Komisi II
DPR RI, Dr. Sa'duddin, MM menilai alokasi anggaran Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP) untuk pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp210
milyar terlalu kecil, mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi di
wilayah tersebut.
“Terlalu kecil alokasi anggaran yang ada, mengingat banyak
permasalahan yang muncul,” ujar anggota dewan yang akrab disapa Saad
tersebut saat ditemui pewarta di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta
(11/2).
Saad mengatakan bahwa pengelolaan perbatasan negara merupakan program atau agenda strategis (Nawa Cita) Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Oleh karena itu, apabila menjadi agenda strategis, hendaknya pengelolaan perbatasan memperoleh porsi anggaran yang memadai.
Meski demikian, Saad menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah
dalam mendorong Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)
terkait pengelolaan batas wilayah negara serta pembangunan kawasan
perbatasan . Ia mengungkapkan bahwa saat ini alokasi anggaran
pengelolaan perbatasan senilai Rp9,5 trilyun.
Saad menjelaskan bahwa anggaran perbatasan digelontorkan melalui 21
Kementerian/LPNK. Beberapa target pembangunan antara lain jalan,
jembatan, pemukiman, irigasi, bandara perintis, PLTD dan PLTS, pos
perbatasan, pelayanan kesehatan dasar, sarana prasarana pendidikan dasar
dan menengah, dan sebagainya. Akan tetapi, tambah Saad, pemerintah
seharusnya membangun koordinasi yang lebih efektif antara 21
Kementerian/LPNK dengan BNPP.
“Program/kegiatan di 21 Kementerian/LPNK hendaknya ada koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi dengan BNPP, supaya program/kegiatan
tersebut tepat sasaran,” papar legislator dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi II DPR RI, Senin (2/2), Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
yang sekaligus merangkap sebagai Ketua BNPP, Tjahjo Kumolo, menjabarkan
bahwa pagu anggaran BNPP dalam APBN 2015 sebesar Rp210 milyar. Anggaran
tersebut akan diprioritaskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN), terutama 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41
kabupaten/kota pada 13 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan negara.
