Dedi E Kusmayadi Soerialaga
Baca Juga
PKS Sumedang Utara - Jakarta, Fraksi PKS DPR RI mengadakan rapat kerja dan membahas sejumlah agenda. Dalam raker tersebut dibahas mengenai sejumlah revisi untuk Perppu Pilkada.
“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (31/1/2015).
Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya. Namun dalam keterangan tertulis itu tak dijabarkan secara rinci pasal mana saja yang perlu direvisi.
Selanjutnya FPKS juga membahas mengenai perubahan RUU APBN 2015 dan memberikan beberapa catatan. Diantara catatan tersebut adalah mengenai postur APBN-P 2015.
"FPKS mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas," imbuh Jazuli.
Jazuli menyebut fraksinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lewat Penyertaan Modal Nasional (PMN) pada BUMN lebih besar dari Rp 49 triliun. Menurut dia hal ini dapat menambah porsi dana desa.
Raker ini dihadiri oleh Presiden PKS Anis Matta serta anggota Fraksi PKS dari seluruh provinsi. Ada pula RUU yang diwacanakan yakni RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok
