Dedi E Kusmayadi Soerialaga
Baca Juga

PKS Sumedang Utara - Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman bersama
Sekjen HM Taufik Ridlo menyatakan tekadnya agar partai dakwah tersebut
tetap konsisten di luar pemerintahan. Karena itu, PKS tidak ingin
bergabung dalam pemerintahan tanpa persetujuan Koalisi Merah Putih
(KMP). Meski begitu, PKS memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi
untuk melakukan reshuffle Kabinet Kerja kalau dirasa kinerja anak buahnya tidak bagus.
"Kami
tidak berpretensi untuk masuk dalam kabinet atau apa yang menjadi hak
prerogatif presiden. Kami tentu saja memberikan keleluasaan kepada
presiden untuk melakukan reshuffle. Bila diyakini itu akan
memberikan kebaikan, tentu laksanakan lah," kata Sohibul saat jumpa pers
di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).
Sohibul
menjelaskan, PKS tidak memikirkan diri untuk masuk dalam kabinet
pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, PKS telah memiliki kesepakatan tersendiri
dalam KMP. "Jika ditawari tentu saja kita tidak bisa berandai-andai
tapi yang jelas kami di KMP memiliki kesepakatan-kesepakan tersendiri."
Karena
itu, lanjut dia, PKS tidak bisa bertindak sendiri dalam menentukan
tawaran kabinet. Sehingga, segala hal yang menyangkut hubungan antara
pemerintah dan KMP itu harus menjadi kesepakatan bersama.
"Jadi
kita tida bisa bertindak sendiri. Segala hubungan antara pemerintah dan
dengan partai di dalam Koalisi Merah Putih menjadi kesepakatan di dalam
KMP. Karena itu, kami akan selalu membicarakan hal itu di dalam KMP,"
kata mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.