Dedi E Kusmayadi Soerialaga
Baca Juga
Pks Sumedang Utara - Jakarta, Sebagai sarana konsolidasi dan perumusan program kerja lima tahun, Fraksi PKS DPR RI menggelar Rapat Kerja yang berlangsung 30-31 Januari 2015. Pimpinan Fraksi PKS di semua provinsi di seluruh Indonesia menghadiri raker tersebut.
Seperti dilansir dari laman resmi PKS, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan, seluruh anggota legislatif PKS diharapkan bekerja ikhlas, sungguh-sungguh, dan selalu meningkatkan kapasitas, serta kepedulian untuk menjalankan amanah sebagai anggota Fraksi PKS, baik di DPR maupun DPRD, sesuai arahan Presiden PKS Anis Matta.
Menurut Jazuli, Rancangan Undang Undang yang pro rakyat, di antaranya RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok bakal diperjuangkan Fraksi PKS DPR.
“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” kata Jazuli.
Selain membahas program kerja ke depa, Raker juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik seperti Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada Langsung. FPKS meberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
Sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya. “Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” imbuh Jazuli.
Kemudian terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah. “Presiden yang mesti mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” lanjut dia.
